Tatar.id, Lampung Timur – Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) melakukan strategi penguatan di Kabupaten Lampung Timur, dengan mengedepankan paradigma pemberdayaan berbasis komunitas.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran, Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, mengatakan, selain melaksanakan kegiatan ini merupakan langkah bertujuan untuk mengoptimalisasi potensi lokal melalui peningkatan modal sosial dan ekonomi demi mewujudkan kemandirian daerah yang berkelanjutan.
Leontinus menegaskan bahwa kekuatan utama pembangunan terletak pada sinergi antara kebijakan pemerintah dan inisiatif masyarakat.
Dirinya menilai pendekatan yang murni bersifat top down seringkali mengabaikan dinamika lokal yang sebenarnya menjadi motor penggerak perekonomian.
“Kehadiran kami di Lampung Timur adalah untuk memastikan konsep Perintis Berdaya tumbuh bersama kearifan lokal,” katanya.
Kemenko PM berupaya mentransformasi kemandirian menjadi kemandirian dengan membangun ekosistem ekonomi desa yang tangguh.
Dimana setiap local champion atau tokoh penggerak lokal menjadi pilar utamanya.
Dalam rangkaian acara ini, Kemenko PM juga menggelar sesi Dialog Bersama Deputi (DBD) yang menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna.
Leontinus menyatakan bahwa sebagai penyelenggara negara, berpikir untuk berperan sebagai pendengar aktif untuk menjaring aspirasi nyata dan solusi inovatif langsung dari para pelaku usaha serta pengelola koperasi.
Hal ini penting agar regulasi yang dihasilkan melalui fungsi Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) dapat bersifat inklusif dan solutif bagi kebutuhan lapangan.
Ekosistem pemberdayaan ini fokus pada empat pilar utama yakni Inovasi Digital, Literasi Keuangan, Ekosistem Kewirausahaan, dan Pelindungan Pekerja Migran.
Di Lampung Timur, pilar-pilar ini diimplementasikan untuk memperkuat sektor UMKM, koperasi, serta sistem pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terintegrasi.
Leontinus menekankan bahwa pelindungan PMI harus dimulai dari penguatan modal sosial di tingkat desa.
“Negara hadir untuk memastikan jaringan dukungan komunitas di desa menjadi benteng perlindungan pertama bagi pekerja migran kita, memastikan mereka berangkat dengan informasi yang benar dan pulang dengan kesuksesan yang berkelanjutan,” tegasnya.
Kegiatan ini melibatkan akademisi, asosiasi pengusaha, serta organisasi masyarakat sipil dalam lokakarya strategi pembangunan ekosistem yang kolaboratif dan berkelanjutan.
Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, menyambut hangat kolaborasi ini sebagai energi baru bagi visi “Lampung Timur Makmur”.
“Kami berkomitmen menyelaraskan gerak pembangunan daerah dengan program pusat. Melalui partisipasi aktif masyarakat dan dukungan Kemenko PM,” katanya.
“Kami yakin potensi besar pertanian dan UMKM di desa-desa kami akan berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri,” ungkap Ela.
Kemudian, Sinthia Harkrisnowo, Koordinator Program ILO PROTECT untuk Migrasi Kerja, menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dalam penguatan standar pelindungan tenaga kerja.
“Kami mendukung penuh rencana aksi nasional pelindungan pekerja migran melalui peningkatan literasi digital,” ujarnya.
Serta keterampilan teknis agar mereka mampu bersaing secara global dengan jaminan keselamatan kerja yang mumpuni.(*)
