Tatar.id, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja dalam pemanfaatan energi di Lampung.
Sekdaprov Lampung, Marindo Kurniawan mewakili Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mendampingi kunker Komisi XII DPR RI diantaranya Putri Zulkifli Hasan, Jumat (20/2/2026) di Hotel Radisson, Bandar Lampung.
Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Bani Ispriyanto menjelaskan bahwa Gubernur Lampung mengapresiasi atas kunker tersebut ke Lampung.
Terutama untuk pengawasan langsung pengelolaan sektor energi dan lingkungan hidup di Provinsi Lampung.
“Kegiatan ini juga melibatkan jajaran pemerintah pusat, daerah, serta pelaku industri migas dan energi,” ucapnya
Pimpinan menyampaikan apresiasi atas kehadiran Komisi XII DPR RI sebagai momentum penguatan sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM).
Lingkungan hidup hingga investasi di Lampung dan Pemprov Lampung menegaskan bahwa Lampung memiliki strategi sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera.
Dengan luas wilayah sekitar 35.587 kilometer persegi dan penduduk lebih dari 9 juta jiwa yang tersebar di 15 kabupaten dan kota.
Dari sisi energi, Pemprov Lampung mencatat pencapaian bauran energi baru dan terbarukan (EBT) sebesar 36,32 persen pada tahun 2025.
Angka itu melampaui target Rencana Umum Energi Daerah (RUED) sebesar 36 persen.
Realisasi pemanfaatan energi di Lampung mencapai 4,08 juta ton setara minyak (MTOE).
Komposisinya meliputi EBT 36,32 persen, minyak bumi 37,80 persen, gas bumi 4,88 persen, dan batu bara 21,21 persen.
Pemprov Lampung juga melaporkan peningkatan pemanfaatan EBT dari 1,46 MTOE pada tahun 2023 menjadi 1,48 MTOE pada tahun 2024.
“Capaian ini sejalan dengan upaya menjadikan Lampung sebagai lumbung energi terbarukan nasional,” katanya.
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menyatakan kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan implementasi usaha hulu migas.
Fokus utama adalah rencana pelaksanaan survei seismik 2D oleh PT Pertamina EP di wilayah Lampung dan Sumatera Selatan.
Ia menjelaskan, berdasarkan paparan SKK Migas pada rapat dengar pendapat 11 Februari 2026, target survei seismik 2D nasional tahun 2026 mencapai 3.882 kilometer.
Namun hingga Januari 2026, realisasinya masih nol kilometer.
“Jika survei seismik 2D Lampung–Sumatera Selatan sepanjang 688,5 kilometer ini berjalan, maka kontribusinya sekitar 17,7 persen dari target nasional 2026. Ini bukan kegiatan kecil, tapi signifikan,” ujar Putri.
Surveilans tersebut direncanakan meliputi lima kabupaten di Lampung, yakni Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, Lampung Tengah, dan Lampung Timur.
Serta dua kabupaten di Sumatera Selatan. Total mencakup mencapai 35 kecamatan dan 142 desa dengan jadwal pelaksanaan Desember 2025 hingga Agustus 2026.
Komisi XII DPR RI menekankan pentingnya kesiapan teknis, kepastian perizinan, skema pembiayaan.
Hingga mitigasi risiko sosial dan lingkungan dan sosialisasi yang sistematis dan transparan dinilai menjadi prasyarat untuk mencegah resistensi masyarakat.
Sementara itu, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Paul Ibnu Suhendra, mengungkapkan Lampung memiliki potensi sumber daya migas yang signifikan.
Berdasarkan kajian geologi, potensi sumber daya minyak diperkirakan mencapai sekitar 830 juta barel yang memerlukan persiapan melalui eksplorasi lanjutan.
Saat ini telah dilakukan akuisisi seismik 2D sepanjang 652 kilometer untuk meningkatkan kualitas pemetaan bawah permukaan.
“Langkah tersebut diharapkan membuka potensi baru sekaligus mendukung target peningkatan produksi nasional,” katanya.
Sementara itu, Direktur Regional 1 Sumatera PT. Pertamina EP, Muhammad Arifin, menjelaskan estimasi potensi minyak di tempat di wilayah kerja Sumbagsel Area 1 mencapai sekitar 1,4 miliar barel.
Survei seismik 2D direncanakan dimulai Juni 2026, dilanjutkan studi dan pemboran eksplorasi pada tahun 2028.
Jika ditemukan cadangan ekonomi, tahapan berikutnya meliputi delineasi, penyusunan rencana pengembangan (POD), hingga target on stream awal pada tahun 2032.
“Tanpa eksplorasi hari ini, tidak akan ada produksi di masa depan,” ujarnya.
Pemprov Lampung menyatakan dukungan terhadap percepatan perizinan, termasuk proses PPKH dan koordinasi lintas instansi.
Pemerintah daerah juga mendorong sinergi pusat dan daerah agar pengembangan sektor ESDM berjalan selaras dengan sasaran nasional.
Tanpa mengabaikan aspek sosial dan kelestarian lingkungan.(*)
