Tatar.id, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya memperkuat struktur fiskal daerah melalui penguatan sinergi antar wilayah.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung, Saipul saatmemimpin Rapat Koordinasi (rakor) strategis bersama seluruh Kepala Bapenda Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung bertempat di Aula Rapat Lantai III Kantor Bapenda Lampung, Selasa (7/4/2026) mengatakan, pihaknya akan berupaya penguatan sinergi antar wilayah.
”Pertemuan ini menjadi forum krusial bagi jajaran pengelola pendapatan daerah untuk membedah tantangan faktual demi optimalisasi dalam mendongkrak PAD (Pendapatan Asli Daerah).
“Kami juga merumuskan langkah inovatif dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Lampung,” katanya.
Ia mengatakan, dirinya menekankan bahwa kunci utama peningkatan pendapatan daerah terletak pada modernisasi layanan dan penyederhanaan birokrasi.
Dirinya menyoroti perlunya transformasi digital guna mengatasi berbagai kendala administratif yang selama ini menghambat potensi pajak.
Khususnya pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
”Dengan adanya rapat yang berlangsung dinamis tersebut juga menjadi sarana bagi para Kepala Bapenda Kabupaten/Kota untuk memaparkan kondisi riil di lapangan,” katanya.
Berbagai persoalan mulai dari tantangan geografis dalam menjangkau wajib pajak hingga urgensi validasi data dibahas secara mendalam.
Sebagai solusi konkret, pertemuan tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi dalam pertukaran data (data sharing).
Hingga pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi dan langkah ini dipandang efektif untuk menutup celah kebocoran pajak dan memastikan data wajib pajak lebih akurat serta mutakhir.
Sinergi yang solid ini diharapkan mampu mendorong pengelolaan pajak daerah secara lebih profesional dan akuntabel.
Strategi besar ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam memastikan target PAD tercapai secara maksimal.
Output dari optimalisasi pendapatan ini pada akhirnya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk percepatan pembangunan infrastruktur.
Serta peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh penjuru Provinsi Lampung.(*)
