TATAR.ID, BANDAR LAMPUNG – Provinsi Lampung resmi memulai babak baru dalam pemanfaatan teknologi antariksa berbasis kecerdasan artifisial (AI).
Satelit hiperspektral Lampung-1 sukses diluncurkan dari perairan Haiyang, Provinsi Shandong, Tiongkok, pada Rabu (5/8/2026).
Satelit tersebut diangkut menuju orbit menggunakan roket Smart Dragon-3 dalam misi OSE Hyperspectral Twin Satellites.
Peluncuran ini disaksikan langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama delegasi Pemprov Lampung, Pemprov Shandong, STAR.VISION Aerospace, serta sejumlah mitra internasional.
Momen ini menjadi langkah konkret dari kerja sama sister province antara Provinsi Lampung dan Provinsi Shandong yang telah dibangun sejak 2025.
Mencakup sektor pertanian modern, teknologi, investasi, perdagangan, infrastruktur, hingga pengembangan sumber daya manusia (SDM).
“Ini adalah momen yang sangat membanggakan. Yang kami saksikan hari ini bukan sekadar peluncuran sebuah satelit, tetapi dimulainya babak baru kerja sama internasional yang akan membantu Lampung memanfaatkan teknologi antariksa dan kecerdasan artifisial untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan,” ujar Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.
Pemanfaatan Data Diolah Bersama BRIN
Dalam penerapannya di Indonesia, Pemprov Lampung bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Seluruh data mentah dari satelit akan melalui proses pemrosesan, kalibrasi, validasi kualitas, analisis, hingga penerjemahan menjadi informasi yang presisi.
Kolaborasi ini memastikan penggunaan data penginderaan jauh berjalan sesuai dengan standar ilmiah, prinsip tata kelola data, dan regulasi yang berlaku di Indonesia.
Sebelum dimanfaatkan untuk perencanaan, kebijakan, maupun evaluasi pembangunan daerah.
Pertanian Jadi Sektor Prioritas Utama
Sektor pertanian ditempatkan sebagai fokus awal pemanfaatan data Satelit Lampung-1.
Teknologi ini difungsikan untuk pemetaan lahan, pemantauan kondisi tanaman, identifikasi kekurangan air, deteksi dini gangguan hama.
Hingga perkiraan potensi hasil produksi. Salah satu komoditas utama yang masuk dalam eksplorasi awal adalah singkong.
Selain pertanian, data hiperspektral ini juga berpotensi dikembangkan untuk:
Pengelolaan lingkungan dan pemantauan perubahan tutupan lahan.
Pemantauan kawasan pesisir dan kelautan.
Mitigasi bencana banjir serta kekeringan.
Perencanaan pembangunan daerah yang lebih akurat.
“Teknologi ini bukan menggantikan petani. Teknologi ini membantu petani dan pemerintah mengambil keputusan yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih tepat sasaran,” tegas Rahmat Mirzani Djausal.
Pemrosesan Data Berbasis AI di Orbit
Keunggulan Satelit Lampung-1 terletak pada integrasi teknologi kecerdasan artifisial (AI) yang memungkinkan pemrosesan awal data dilakukan langsung di orbit (in-orbit processing).
Hal ini membuat data yang dikirim ke bumi sudah terpilah sehingga dapat diolah lebih cepat menjadi informasi siap pakai.
Kendati demikian, sistem satelit saat ini masih menjalani tahap commissioning, stabilisasi, kalibrasi sensor, dan pengujian muatan sebelum dimanfaatkan secara meluas.
Kerja sama ini turut berfokus pada penguatan kapasitas SDM Indonesia di bidang teknologi antariksa. Sejumlah talenta muda, pelajar, aparatur sipil negara (ASN) Pemprov Lampung, personel BRIN.
Hingga perwakilan PT Telkom mendapatkan kesempatan menimba ilmu di lingkungan STAR.VISION.
Bahkan, STAR.VISION telah melibatkan teknisi asal Indonesia, termasuk lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB), dalam pengembangan teknologi dan solusi satelit tersebut.
“Investasi terbesar dari kerja sama ini bukan hanya teknologi yang diluncurkan ke ruang angkasa, tetapi manusia yang dipersiapkan untuk memahami, menguasai, dan memanfaatkannya,” tambah Gubernur.
Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan bahwa proses pembangunan hingga peluncuran Satelit Lampung-1 tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Seluruh hak kepemilikan, pembiayaan, pengoperasian, dan tanggung jawab teknis satelit berada pada STAR.VISION Aerospace.
Pemprov Lampung berperan sebagai mitra pengembangan pemanfaatan teknologi dan data untuk kebutuhan daerah.
Kegiatan lanjutan yang berpotensi melibatkan program atau anggaran daerah akan dibahas secara terpisah sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan ketentuan perundang-undangan.(*)
