TATAR.ID, JAKARTA – Fleksibilitas dan kemandirian menjadi kunci utama dalam pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Pendidikan Jarak Jauh (MPLS PJJ) Jenjang Pendidikan Menengah Tahun Ajaran 2026/2027.
Kegiatan yang digelar secara daring oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) ini menjadi fondasi awal dalam mencetak generasi mandiri sekaligus mendukung percepatan program Wajib Belajar 13 Tahun.
Dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq.
Adapun kegiatan ini dirancang sebagai masa transisi adaptif bagi para murid agar siap menghadapi karakteristik pembelajaran modern.
Wamen Fajar menegaskan bahwa kualitas PJJ setara dengan pendidikan formal biasa. Layanan ini menjadi jawaban atas tantangan aksesibilitas tanpa mengurangi mutu lulusan.
“PJJ ini adalah jembatan emas untuk menikmati layanan pendidikan yang kualitasnya sama. Dari MPLS PJJ ini, adik-adik diharapkan dapat menguatkan komitmen untuk menyelesaikan pendidikan sampai tuntas,” ujar Wamen Fajar, Senin (3/8/2026) di Jakarta.
Ditambahkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Tatang Muttaqin, menyebutkan bahwa MPLS PJJ bukan sekadar seremoni pengenalan sekolah.
Kegiatan ini fokus pada pemetaan kebutuhan murid serta penguatan tiga aspek mendasar, kemandirian, literasi digital, dan penguasaan platform pembelajaran.
Selama periode pengenalan, murid diajak memahami tata tertib akademik, pemanfaatan Learning Management System (LMS).
Aplikasi konferensi video, serta eksplorasi berbagai media pembelajaran digital.
“Bagi sekolah induk dan mitra, momen ini menjadi ajang memetakan kebutuhan murid yang bervariasi agar layanan pendidikan yang diberikan bisa optimal,” kata Tatang.
Dukungan nyata terhadap implementasi PJJ mengalir dari berbagai pemerintah daerah, terutama dalam menjawab kendala geografis dan menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS):
Sementara Provinsi Maluku Utara, Gubernur Sherly Tjoanda Laos menekankan bahwa PJJ adalah solusi bagi anak-anak di wilayah kepulauan yang menghadapi keterbatasan ekonomi dan tantangan geografis.
Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak memperkuat PJJ sebagai investasi SDM melalui pembentukan Gugus Tugas Penyelenggaraan PJJ dan penetapan sekolah induk-mitra.
DKI Jakarta, melalui Kepala Dinas Pendidikan Nahdiana menegaskan PJJ merupakan cara efektif memastikan anak-anak kembali mengenyam pendidikan formal yang fleksibel hingga lulus.
Hingga kini dirasakan oleh para murid, salah satunya Zackya Aprillistianty Adelia Putri, murid baru PJJ di SMAN 96 Jakarta.
Ia merasa bersyukur bisa melanjutkan kembali pendidikannya yang sempat tertunda.
“Saya senang bisa kembali bersekolah melalui Pendidikan Jarak Jauh. Saya ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, sehingga kesempatan ini ingin saya manfaatkan sebaik mungkin,” tutur Zackya.
Program MPLS PJJ tahun ini diikuti serentak di 32 sekolah induk penyelenggara PJJ yang tersebar di 32 provinsi di seluruh Indonesia.
Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam meratakan akses pendidikan berkualitas di seluruh pelosok negeri.(*)
