TATAR.ID, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto melantik Mantan Pangdam XXI Radin Inten, Letjen TNI Kristomei Sianturi menjadi Kepala BNPB di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Mantan Dandim 0424 Tanggamus tersebut menggantikan Letjen TNI Suharyanto.
Kristomei yang juga mantan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) ini menegaskan komitmennya untuk mentransformasi kecepatan respons darurat bencana di Indonesia dari skala jam menjadi hitungan menit.
Bersamaan dengan amanah baru tersebut, Kristomei menerima kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari Mayjen menjadi Letnan Jenderal.
Memimpin BNPB di tengah ancaman multi-bencana, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), banjir bandang, hingga erupsi gunung berapi ia menempatkan percepatan tindakan lapangan sebagai prioritas utama guna mencegah timbulnya korban jiwa.
”Responsif itu hitungannya bukan jam, tapi menit. Ini yang akan kita evaluasi ke depan, sehingga tidak ada lagi korban yang sia-sia,” kata Kristomei di Jakarta.
Dalam menjalankan strategi penanggulangan, Kristomei mengusung prinsip kolaborasi lintas sektoral melalui analogi tali tambang.
Menurutnya, BNPB tidak bisa bergerak secara parsial tanpa jalinan kekuatan terpadu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian atau lembaga, TNI, Polri, serta partisipasi aktif masyarakat.
Sebagai langkah awal kepemimpinannya, Letjen Kristomei fokus pada sinkronisasi data faktual penanganan karhutla melalui pemanfaatan teknologi satelit.
Pihaknya akan mengintegrasikan sistem pemantauan satelit SiPongi milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan sensor NASA serta data teknis BMKG dan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional.
”Saya cek dulu data fakta berdasarkan satelit SiPongi dan pantauan NASA. Berapa luasan yang sebenarnya? Dari perhitungan akurat itu, kita tentukan mobilisasi armada darat, operasi udara, modifikasi cuaca, hingga opsi bantuan internasional jika situasi darurat memerlukan,” kata Kristomei.
Komitmen cepat tanggap Letjen Kristomei ditempa dari rekam jejaknya memimpin komando kewilayahan di Lampung semasa menjabat Panglima Kodam.
Ia mengisahkan pengalamannya terjun langsung mengatasi kebakaran hutan berskala besar di kawasan konservasi Taman Nasional Way Kambas.
Pengalaman mendalam di lapangan tersebut membuktikan bahwa penanganan bencana luas mustahil diselesaikan sendirian.
“Kalau cuma Pangdam sendiri ya tidak mampu,” kenangnya, menekankan pentingnya keterpaduan komando demi memprioritaskan keselamatan warga.
Menanggapi perdebatan mengenai status penetapan bencana nasional, Kristomei menegaskan bahwa efektivitas aksi nyata di lapangan jauh lebih krusial ketimbang formalitas label administratif.
”Terpenting, mau statusnya bencana nasional atau bencana daerah, respons dan kecepatannya apa? Jangan sampai namanya besar, tetapi responsnya tidak ada,” beber Kristomei.(*)
